Berita Umum

Berita Umum

MAKASSARGempa bumi terjadi di Majene, Sulawesi Barat (Sulbar)  dengan magnitudo (M) 6,2. Gempa menimbulkan kepanikan warga dan kerusakan.

Gempa terjadi Jumat dini hari (15/01/2021) pukul 02.28 WITA. Tidak hanya menimbulkan kepanikan warga tetapi juga sejumlah kerusakan.

Berdasarkan sejumlah foto dan video yang beredar dimedia sosial, gempa mengakibatkan kerusakan pada gedung kantor utama gubernur Sulbar, rumah sakit mitra manakkara dan bangunan lainnya hingga pemukiman warga. 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat) Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulawesi selatan - Sulawesi barat sontak dan menjadi perhatian. 

Kepala BPTD XIX Sulawesi selatan - Sulawesi barat yakni Suria Abdi, ST.,MT pun ikut prihatin dengan kondisi yang menimpa Majene Sulawesi Barat, ia langsung memberikan arahan agar dibukanya Posko Bantuan Bencana Alam pada kantor Induk BPTD XIX Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 12 Makassar. Lanjutnya, bantuan untuk saudara-saudara korban bencana alam akan didistribusikan sesegera mungkin agar dapat mengurngi beban korban bencana tersebut. 

Bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat) Kementerian perhubungan bersama masyarakat yang menitipkan pada posko bantuan bencana nantinya akan diserahkan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Majene Sulawesi Barat. 

"Kami sangat prihatin dengan bencana ini dan berharap masyarakat tetap semangat dan cepat bangkit kembali," ungkap Suria Abdi.

Selain itu, Suria juga mengatakan, turut merasakan penderitaan saudara-saudara yang terkena dampak dari gempa bumi di Majene Sulawesi Barat, sehingga dari direktorat jenderal perhubungan darat turut peduli.

"Semoga dengan adanya bantuan dari Posko Bencana bantuan ini sedikit meringankan beban bagi masyarakat yang terdampak disana," katanya.

"Bantuan nantinya akan kita berangkatkan ke Majene Sulawesi Barat, Harapan Kami Jika ada dari kalangan masyarakat dan instansi Pemerintahan mau menyalurkan bantuannya silahkan langsung datang ke posko kami yang bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan KM 12 Makassar," tutupnya. (OL)

Kategori Berita Umum

EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN BLU-E

Senin, 19 Oktober 2020 12:58 Ditulis oleh

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) dan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB), selalu berupaya untuk meminimalisir adanya bukti kecurangan pada proses hasil lulus uji KIR. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e).

BLU-e

Dalam rangka menekan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, setiap kendaraan niaga diwajibkan melakukan uji KIR atau uji berkala. Uji KIR wajib hukumnya untuk mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Aturan ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 53 ayat 1.

Dalam implementasinya, Kemenhub bersama Dirjen Hubdat telah menerbitkan sejumlah peraturan sebagai pedoman mengenai teknis lulus uji berkala kendaraan bermotor. Pemeriksaan uji KIR dilakukan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di masing-masing daerah. Apabila kendaraan niaga terbukti tidak lulus uji KIR, maka kendaraan tidak diperbolehkan beroperasi, dan diwajibkan memperbaiki ketidaklulusannya tersebut.

Seiring berjalannya waktu, petugas seringkali menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemilik kendaraan. Diantaranya, pemalsuan dokumen hasil lulus uji dan Over Dimention Over Loading (ODOL). Untuk mengantisipasi permasalahan ini, Kemenhub melalui Dirjen Hubdat meluncurkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) menggantikan bukti lulus uji KIR yang sebelumnya hanya berbentuk buku fisik.

Satu paket BLU-e terdiri dari satu kartu pintar (smart card), dua lembar sertifikat, dan dua stiker hologram. Kartu pintar berlaku selama satu tahun atau dua periode pengujian berkala. Kartu pintar memiliki memori yang tertanam untuk menyimpan data dari dua kali pengujian. Kartu pintar dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa memerlukan jaringan internet, dengan menggunakan smartphone berfitur NFC.

Selanjutnya dua sertifikat dibutuhkan untuk memudahkan petugas dalam melakukan pemeriksaan, serta digunakan sebagai media pembanding antara data elektronik dan fisik riil. Terakhir adalah dua stiker hologram, diperuntukan guna memudahkan pengawasan kendaraan bermotor di jalan dan mempercepat proses administrasi uji berkala kendaraan bermotor.

Stiker hologram wajib ditempelkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam kendaraan bermotor. Untuk kereta gandengan dan tempelan, stiker hologram ditempelkan pada sisi sebelah kanan bagian depan.

Keunggulan

Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Buang Turasno menuturkan, hadirnya BLU-e menjadi solusi untuk membatasi ruang gerak kendaraan-kendaraan angkut yang ODOL. Selain meminimalisir pemalsuan data kendaraan dan hasil uji, BLU-e juga menawarkan beberapa kelebihan lain.

BLU-e sudah terintegrasi dengan jembatan timbang dan terhubung secara nasional. Dengan demikian, apabila terdapat kendaraan berasal dari luar daerah dan masuk ke jembatan timbang, identitas kendaraan dan data uji berkala tetap bisa diakses.

Kelebihan lainnya yang bisa dirasakan oleh pemilik kendaraan adalah tarif yang lebih murah. Pemilik kendaraan hanya perlu membayar Rp 25 ribu untuk mendapatkan satu paket BLU-e. Melalui satu paket BLU-e tersebut, operator akan memberikan jasa selama dua kali masa uji dalam satu tahun.

Data yang direkam dalam BLU-e pun dijamin tidak ada duplikasi dokumen dan bukti jaminan memenuhi syarat dan keaslian dokumen. BLU-e pun telah terintegrasi pada seluruh UPUBKB yang telah terakreditasi. Selain itu, data BLU-e dapat digunakan untuk pengawasan seperti pada Dinas Perhubungan Provinsi, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Terminal.

Pembayaran BLU-e juga dapat dilakukan cashless melalui bank BUMD atau bank lainnya yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan daerah setempat. Proses birokrasi pun menjadi lebih singkat, karena seluruh tanda tangan telah dibuat dalam format digital. Apabila sewaktu-waktu terjadi pergantian pejabat yang berwenang dalam pengesahan, maka pembaruan data pun dapat dilakukan lebih cepat. Sehingga setiap bukti lulus uji berkala tetap valid.

Dengan seluruh kemudahan tersebut, diharapkan kualitas pelayanan serta keakuratan bukti lulus uji KIR di setiap UPUBKB dapat terus meningkat. Masyarakat pun tidak akan ragu dalam melakukan uji berkala dengan prosedur resmi, karena mendapatkan kepastian biaya, waktu, dan hasil ujinya. Kemudahan kecurangan pun dapat diberantas, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pengujian berkala kendaraan pun menjadi meningkat.

“Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menerapkan BLU-e merasa lebih nyaman. Ada testimoni dari Kepala Desa Ponorogo yang mengatakan PAD meningkat. Selain itu banyak pemerintah kota dan kabupaten yang mendukung. Karena saat ini, banyak daerah yang sedang gencar bertransformasi menjadi smart city,” jelas Buang.

Implementasi BLU-e

Sebelum menerapkan BLU-e, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh UPUBKB. UPUBKB harus terakreditasi, menerapkan Peraturan Daerah terkait dengan Retribusi Biaya Bukti Lulus Uji sesuai dengan peraturan Pemerintah No 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pehubungan, dan memiliki operator atau petugas yang berkompeten.

UPUBKB pun harus dilengkapi dengan peralatan pendukung. Seperti smartphone dengan NFC, Card Reader, pencetak kartu, satu unit PC, UPS, dan printer.

Selanjutnya bagi pemilik kendaraan yang ingin mendapatkan BLU-e dapat membuat permohonan kebutuhan bukti lulus uji berkala dan ditujukan kepada Dirjen Hubdat c.q Direktur Sarana dan Transportasi Jalan. Setelah permohonan terverifikasi, kode billing akan diterbitkan sebagai tagihan PNBP kepada pemohon. Kode billing tersebut memiliki masa aktif selama 7 hari dan wajib dibayarkan oleh pemohon. Setelah selesai, bukti lulus uji akan diserahkan kepada pemohon.

Setelah diluncurkan pada 2018, hingga Juli 2020, penerapan BLU-e mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kini terdapat 1.207.200 paket BLU-e yang telah dikeluarkan di 21 Provinsi dan 177 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Kategori Berita Umum

KONEKTIVITAS KAWASAN PARIWISATA

Senin, 19 Oktober 2020 12:56 Ditulis oleh
Pembaca Budiman..

Sektor pariwisata menjadi salah satu unsur penting membangkitkan perekonomian Indonesia. Dalam pengembangannya, sesuai UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terdapat kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), yang menjadi prioritas dalam pembangunan kepariwisataan.

KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi pengembangan pariwisata, yang berpengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kemenhub berperan penting khususnya pada penyediaan akses dan konektivitas kawasan pariwisata. Kemenhub memastikan akan meningkatkan aksesibilitas di kawasan pariwisata dengan pembangunan prasarana dan sarana seluruh moda transportasi, peningkatan keselamatan transportasi jalan, dan penyediaan angkutan antarmoda.

Melalui rapat koordinasi penyusunan pagu kebutuhan rencana kerja dan anggaran (RKA) serta rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) ke-4 tahun 2020-2024, Kemenhub telah menetapkan lima program yang menjadi agenda utama atau prioritas. Salah satunya adalah membangun konektivitas transportasi dalam rangka mendukung sektor pariwisata.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kelima program tersebut telah sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKP) 2021. Pembangunan konektivitas transportasi di sektor pariwisata ini, selaras dengan pemgembangan destinasi wisata KSPN dan KEK. Penetapan pembangunan dan pengembangan pada KSPN telah tercantum dalam PP No 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Permenhub No PM 52 Tahun 2019 tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional.

Perencanaannya, terdapat tiga isu yang menjadi fokus utama dalam pengembangan transportasi. Yaitu sarana, prasarana, dan sistem transportasi. Sarana transportasi meliputi moda transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan kereta api. Prasarana transportasi meliputi pelabuhan laut, bandara, dan stasiun. Sedangkan sistem transportasi meliputi informasi rute dan jadwal, ICT, dan kemudahan reservasi moda.

Mewujudkannya, Kemenhub tidak hanya fokus pada 5 KSPN namun tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur sektor transportasi destinasi wisata secara menyeluruh. Selain 5 KSPN Super Prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang, Kemenhub tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur transportasi di destinasi wisata lainnya atau dikenal dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata (KEK). Destinasi tersebut diantaranya Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Toraja, Gunung Bromo, Wakatobi, dan Morotai.(*)

Kategori Berita Umum

Kemenhub Bantah Adanya Regulasi Pesepeda Akan Dikenai Pajak

Minggu, 13 September 2020 16:17 Ditulis oleh

Jakarta – Kementerian  Perhubungan (Kemenhub) bantah saat ini sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda.

“Tidak benar  Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda,” ungkap Adita Irawati, Juru  Bicara Kementerian Perhubungan dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2020).  

Adita menegaskan kebenaran dari informasi yang beredar yakni Kemenhub membuat regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda.

“Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” tambah Adita.

Adita mengatakan regulasi tersebut akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta,” katanya.

Oleh karenanya regulasi ini, kata Adita, nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh  pesepeda.

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi  harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan  mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.

Sebelumnya, marak diberitakan media portal online terkait adanya wacana Kemenhub pesepeda bakal dipajak (*)

Sumber: Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

© 2021 BPTD Wilayah XIX Sulselbar. All Rights Reserved.