Berita

Kategori Berita Kegiatan

BPTD XIX Sulselbar Gelar Rakor Gakkum ODOL

Senin, 19 Oktober 2020 12:17 Ditulis oleh

Jurnal8.com|Makassar,- Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Sulselbar gelar rapat koordinasi terkait penegakan hukum Over Dimensi dan Over Loading (Gakkum ODOL) di Hotel Maxone Makassar, Senin (19/10/2020).

Rakor dibuka oleh Kepala BPTD XIX Sulsel, Supriyo Adi Pracoyo, ATD dan dihadiri oleh Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Frans Sentoe, Komandan Denpom XIV/4 Letkol (CPM) Tabi Pasenggong, Kasipidun Sulsel, Kadis Perhubungan Sulsel, Kadis Perhubungan Sulbar, Asisten Tindak Pidana Umum Sulsel, Yudi Indra Gunawan SH.MH serta para kepala jembatan timbang dan perlintasan Se- Sulselbar.

Dalam rakor, Kepala BPTD XIX Supriyo Adi Pracoyo, ATD sangat concern dengan masalah ODOL khususnya terkait aspek keselamatan. Karena telah banyak dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan akibat Angkutan ODOL.

” Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksakan untuk mencari solusi. Kemenhub punya keinginan untuk menegakkan aturan ODOL sebab angkutan ODOL menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan Raya, polusi udara tinggi, penyebab kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan dan lain sebagainya. Bagi yang melanggar Over Dimensi diberi sanksi tegas dan tilang, ” Katanya disela-sela kesibukannya.

Rapat koordinasi  dilanjutkan dengan acara diskusi terkait zero over dimensi dan ovel loading serta penegakan hukum yang dipandu oleh Nana D. Djamal. (Rlz)

Makassar – Sebanyak 114 orang pegawai di BPTD XIX Sulselbar mendapat piagam kehormatan ‘Satya Lencana’ secara simbolis masa bakti 10 tahun, 72 orang, 20 tahun, 10 orang dan 30 tahun. Selain itu, 2 orang diwakili oleh Kepala Seksi TSDP, Yakub yang juga menerima masa pengabdian selama 30 tahun. Piagam kehormatan itu diberikan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang jatuh setiap 17 September.

Semenatara itu Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulselbar melaksanakan upacara sekaligus membuka rangkaian kegiatan, di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.12 Makassar berlangsung sesuai protokol kesehatan menggunakan masker dengan peserta 35 orang guna menghindari kerumunan saat upacara selesai.

 

Kepala BPTD XIX SULSELBAR, Supriyo Adi Pracoyo ATD saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan peringatan Harhubnas sebagai momentum merenungkan kembali kontribusi untuk bangsa dan negara.

“Berbagai peristiwa yang terjadi di sektor Perhubungan serta menyatukan persepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

“Kondisi pandemi Covid-19, lanjut dia, Insan Perhubungan dapat memberikan solusi cerdas dalam penyelenggaraan transportasi.

Budi Karya Sumadi berpesan rangkaian kegiatan Harhubnas 2020 dilaksakan secara sederhana, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Namun penuh arti agar dapat menumbuhkan rasa kebersamaan jiwa korsa dan sportivitas dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya. (*)

Kategori Berita Umum

Kemenhub Bantah Adanya Regulasi Pesepeda Akan Dikenai Pajak

Minggu, 13 September 2020 16:17 Ditulis oleh

Jakarta – Kementerian  Perhubungan (Kemenhub) bantah saat ini sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda.

“Tidak benar  Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda,” ungkap Adita Irawati, Juru  Bicara Kementerian Perhubungan dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2020).  

Adita menegaskan kebenaran dari informasi yang beredar yakni Kemenhub membuat regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda.

“Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” tambah Adita.

Adita mengatakan regulasi tersebut akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta,” katanya.

Oleh karenanya regulasi ini, kata Adita, nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh  pesepeda.

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi  harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan  mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.

Sebelumnya, marak diberitakan media portal online terkait adanya wacana Kemenhub pesepeda bakal dipajak (*)

Sumber: Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Halaman 2 dari 2
© 2021 BPTD Wilayah XIX Sulselbar. All Rights Reserved.